toggle menu

Public Information

Press Release

Indonesia Eximbank press releases.

30 Aug 2018

Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekspor Kawasan Timur Indonesia (KTI) Melalui Fasilitasi Ekspor: Pembiayaan, Kemudahan Perizinan, Informasi Pasar, dan Fasilitas Kepabeanan

Makassar, 30 Agustus 2018 – Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) memberikan kontribusi sebesar 20,3% perekonomian Indonesia pada tahun 2017.  KTI yang terdiri dari: Bali dan Nusa Tenggara (Balnustra), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2017 tumbuh solid di level 5,10% yoy. Pada triwulan I/2018, KTI melanjutkan pertumbuhan positif di level 6,20% year-on-year (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama (5,06% yoy).

Kemudian dari sisi ekspor, KTI berkontribusi sebesar 26% terhadap total ekspor Indonesia. Ekspor KTI terbesar pada tahun 2017 adalah produk mineral (47,20%), diikuti oleh lemak, minyak nabati dan hewani (7,50%), logam tidak mulia dan barang turunannya (6,81%), kayu, barang dari kayu dan anyaman (2,29%), produk industri kimia dan sejenis (2,16%), plastik, karet dan barang dari plastik (1,91%), binatang hidup, produk hewani (1,25%), mutiara, batu permata, logam mulia (0,99%), produk nabati (0,95%), dan makanan, minuman, minuman keras dan tembakau (0,80%).

Ekspor KTI memiliki tantangan yang cukup besar karena ekspor masih bergantung pada komoditas/sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan harga di pasar global. Kondisi terkini di pasar global, harga komoditas sektor energi memang menunjukkan penguatan sementara komoditas non-energi justru berada pada tren menurun.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, bahwa sejalan dengan fokus Pemerintah meningkatkan ekspor, DJBC telah mengeluarkan kebijakan melalui fasilitas kepabeanan yang memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang berorientasi ekspor berupa pembebasan Bea Masuk, dan PDRI dan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mengupayakan untuk mendukung sektor-sektor yang mendorong nilai tambah dan daya saing eksportir khususnya di KTI.

Lebih lanjut lagi, Heru Pambudi menambahkan bahwa untuk mendukung kemudahan pelaku usaha melakukan kegiatan investasi dan ekspor impor, Bea Cukai melakukan percepatan perizinan dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai, sehingga izin prinsip TPB dari 10 hari kerja menjadi 1 jam izin secara online, ke depannya izin transaksional di Kawasan Berikat akan disederhanakan dari 45 izin menjadi 3 izin secara online, registrasi kepabeanan dari 5 hari kerja menjadi 3 jam secara online, izin prinsip Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari 30 hari menjadi 1 jam, dan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari 30 hari menjadi 3 hari.

 

 

Salah satu manifestasi itu dilakukan melalui penyelenggaraan temu usaha dengan eksportir KTI dengan mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekspor Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Fasilitasi Ekspor: Pembiayaan, Kemudahan Perizinan, Informasi Pasar dan Fasilitas Kepabeanan”, yang diselenggarakan di Makassar, Kamis, 30 Agustus 2018.

Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah K/L Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan (DJPEN), Kementerian Keuangan (LPEI & DJBC), pemerintah daerah, dan para pelaku usaha ekspor, di KTI.

Kemudian diharapkan bisa mengatasi hambatan/kendala/dinamika para pelaku usaha ekspor di KTI utamanya hambatan mengenai ekspor dan impor. Secara khusus, temu usaha yang berbalut diskusi panel dan mimbar interaktif itu diharapkan mampu mewujudkan dukungan LPEI terhadap perdagangan internasional, khususnya pengembangan ekspor di KTI.

Direktur Pelaksana II LPEI Indra Wijaya Supriadi mengatakan, pelaksanaan temu usaha menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekspor di kawasan timur Indonesia agar dapat melakukan ekspor dan bersaing di pasar global.

"Ke depan, LPEI optimistis kontribusi yang dapat diberikan untuk pelaku usaha di Kawasan Timur Indonesia dapat terus ditingkatkan. Dan salah satu strateginya adalah melalui kerja sama/kemitraan kelembagaan, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun dengan asosiasi/organisasi lainnya, sehingga tercipta sinergi yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kapasitas pelaku ekspor khususnya sektor UKME untuk lebih bersaing di pasar global," katanya.

LPEI adalah lembaga keuangan khusus 100% milik Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang diberi mandat untuk mendukung kinerja ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi.

Ketiga fasilitas tersebut diberikan untuk segmen korporasi dan juga sektor UKM. Aktivitas lainnya yang juga dilakukan oleh LPEI adalah memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi guna meningkatkan kapabilitasnya. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor UKM ekspor (UKME) selalu menjadi prioritas bagi LPEI.

Sampai dengan Juni 2018, pembiayaan LPEI mencapai Rp103,66 triliun atau tumbuh 6,7% dari Juni 2017. Untuk pembiayaan UKME di Juni 2018 tercatat sebesar Rp14,2 triliun atau tumbuh 23,4% dari Juni 2017.

Selama hampir sembilan tahun menjalankan mandatnya, LPEI menunjukkan kinerja yang solid. Aset LPEI telah meningkat dari Rp12,9 triliun di Desember 2009 menjadi Rp115,9 triliun di Juni 2018, atau tumbuh 798,4%. Sejalan dengan pertumbuhan aset, Pembiayaan tumbuh siginifikan 1.017% menjadi Rp103,66 triliun di Juni 2018 dibanding Desember 2009 yang sebesar Rp9,3 triliun.

Pembiayaan tertuju ke komoditas ekspor unggulan Pemerintah seperti CPO dan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan terus mengarah kepada komoditas yang bernilai tambah serta diversifikasi produk lainnya. Setidaknya terdapat 50 jenis komoditas yang dibiayai.

LPEI juga berupaya untuk searah dengan program Pemerintah untuk diversifikasi pasar produk ekspor, terutama ke Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin atau dikenal dengan pasar non-tradisional. Sampai dengan Juni 2018, jumlah debitur meningkat dari 77 debitur di 2009, menjadi 890 di Juni 2018. Kisaran pembiayaan ekspor yang diberikan mulai dari Rp100 juta kepada debitur inti plasma hingga Rp2 triliun untuk segmentasi korporasi.

Pelaksanaan penjaminan dan asuransi ekspor juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama hampir sembilan tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kegiatan outstanding penjaminan sebesar Rp303 miliar di tahun 2009 menjadi Rp12 triliun di Juni 2018. Demikian pula kegiatan asuransi yang dilakukan oleh LPEI sebesar Rp1,4 miliar di tahun 2009 menjadi Rp11,8 triliun pada Juni 2018.

Penyaluran Pembiayaan tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri dari: Bali dan Nusa Tenggara (Balnustra), Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, berada di kisaran 10% dari total pembiayaan LPEI.

"Namun kami optimistis pembiayaan kami ke KTI dapat terus ditingkatkan menimbang potensi besar yang dimiliki oleh Kawasan Timur Indonesia," kata Indra Wijaya Supriadi.