Berita dan Kegiatan

Business Gathering Kerjasama Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Dalam Rangka Optimalisasi Fasilitas Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor

August 03, 2017 - Source :

Jakarta, 3 Agustus 2017– Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyelenggarakan business gathering dalam rangka optimalisasi fasilitas Pemerintah untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor. Acara business gathering ini merupakan kelanjutan bentuk sinergi antara kedua institusi dalam mensosialisasikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada eksportir dimana LPEI menjadi salah satu penerbit Penjaminan, setelah sebelumnya telah dilakukan sinergi antara DJBC dan LPEI dalam peluncuran KITE bagi industri kecil menengah (IKM) di Boyolali pada 31 Januari 2017 lalu yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Business gathering ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dan menjalin jaringan (networking) serta sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut sewindu usia Indonesia Eximbank.

Dalam sambutannya, Bapak Susiwijono selaku Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank menyampaikan bahwa di tengah pemulihan ekonomi global dan perbaikan pertumbuhan nilai ekspor Indonesia di sepanjang semester 1 2017 (tumbuh 14,03% yoy), pemberian fasilitas KITE sangat bermanfaat bagi eksportir. Dengan KITE, eksportir akan terbebas dari bea masuk dan PPN atas bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor. Fasilitas ini akan mengurangi biaya produksi barang sekaligus mendukung proses birokrasi yang lebih cepat. Dengan biaya produksi yang lebih rendah diharapkan dapat mewujudkan harga produk ekspor Indonesia yang lebih kompetitif di pasar global. Oleh karenanya, LPEI bersedia memberikan jaminan bagi Fasilitas KITE Pembebasan yang dimiliki eksportir kepada DJBC.

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Ekspor, LPEI mendukung fasilitasi KITE melalui salah satu produk yaitu custom bond yang dikenal dengan jaminan kepabeanan. Bapak Indra W. Supriyadi, Direktur Pelaksana LPEI yang membawahi unit Pembiayaan UKM serta Penjaminan dan Asuransi menyampaikan dalam paparannya bahwa jaminan kepabeanan LPEI akan menjamin eksportir tidak mengeluarkan bahan baku impor dalam rangka ekspor keluar dari wilayah pabean berdasarkan waktu tertentu. Sampai dengan saat ini, LPEI sudah memiliki sejumlah debitur custom bond antara lain untuk eksportir yang bergerak di produk makanan dan plastic packaging.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait dengan fungsi utama DJBC saat ini yang lebih berfokus kepada peningkatan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, tentunya tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya sebagai border protector dan revenue collector. Untuk mendukung fungsi utama ini, DJBC berperan aktif dalam menginisiasi ataupun mendukung beberapa paket kebijakan ekonomi pemerintah, antara lain paket kebijakan ekonomi jilid I, jilid II, dan jilid IV. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid I yang salah satunya bertujuan untuk meberikan dukungan kepada IKM, DJBC telah menyusun kebijakan pemberian fasilitas KITE IKM, berupa pembebasan bea masuk dan PPN untuk impor bahan baku yang dilakukan IKM, sepanjang hasil produksinya diekspor. Baru diluncurkan pada awal tahun 2017, pengguna fasilitas KITE IKM saat ini berjumlah 28 IKM,  dengan masing-masing perusahaan mendapatkan kuota pembebasan dari mempertaruhkan jaminan bea masuk dan PPN senilai total sampai dengan Rp350 juta untuk kriteria usaha kecil dan sampai Rp 1M untuk  kriteria menengah.

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang salah satunya bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai logistic hub di Asia Pasifik pada tahun 2018, DJBC menginisiasi pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB), berupa gudang multifungsi yang dapat menimbun bahan baku kebutuhan industri dalam ataupun luar negeri dan hasil produksi dalam negeri sebelum diekspor, dengan mendapatkan fasilitas fiskal seperti pembebasan pajak untuk pemasukan dan pengeluaran barang. PLB saat ini telah berdiri di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan jenis barang yang ditimbun bervariasi, mulai barang-barang industri pertambangan dan perminyakan, makanan minuman, sampai timah.

DJBC juga berperan dalam paket kebijakan ekonomi jilid VI melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah-daerah Indonesia yang dianggap memiliki potensi perekonomian. Kegiatan usaha di KEK dibebaskan dari bea masuk dan pajak impor atas pemasukan barang modal dan bahan baku, sehingga perekonomian daerah tersebut dapat berkembang cepat sesuai dengan potensinya masing-masing. Beberapa daerah yang ditetapkan sebagai KEK antara lain Mandalika dengan potensi wisatanya, Sei Mangkei dengan potensi kelapa sawitnya, dan Bitung dengan potensi perikanannya.

Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, juga menyampaikan concern penuh DJBC untuk dapat meningkatkan ease of doing business Indonesia, yang pada tahun 2016 berada pada urutan 109, sehingga diharapkan dapat meningkat ke urutan 40. Untuk itu, utamanya diperlukan simplifikasi prosedur dan otomasi pemberian dan pelayanan fasilitas, yang terlihat dalam upaya DJBC untuk menyempurnakan peraturan terkait fasilitas KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. Sesuai namanya (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), kedua fasilitas yang bukan barang baru ini akan dipercantik sehingga semakin mencerminkan kemudahan, salah satunya melalui percepatan janji layanan, penyederhanaan proses perizinan dan penelitian, restrukturisasi denda yang lebih adil, serta perluasan saluran impor dan ekspor. Sinergi dengan lembaga pemerintah lain, seperti LPEI melalui pemberian penjaminan bagi perusahaan penerima fasilitas KITE, juga terus dilakukan dan dikembangkan. Harapannya, seluruh fasilitas pemerintah yang tersedia dapat dioptimalkan perusahaan industri dalam negeri untuk semakin meningkatkan daya saingnya.

Kinerja Indonesia Eximbank Semester 1 – 2017

Sampai dengan Juni 2017, Total Aset Indonesia Eximbank sebesar Rp108,38 triliun, di mana Rp96,82 triliun merupakan aktivitas Pembiayaan. Pembiayaan UKME tercatat sebesar Rp11,12 triliun atau 11,5% dari total Pembiayaan. Pencapaian ini mencerminkan keberpihakan Indonesia Eximbank terhadap UKME. Indonesia Eximbank juga terus meningkatkan fasilitas Penjaminan dan Asuransi kepada eksportir untuk memberikan proteksi dan rasa aman kepada pelaku usaha berorientasi ekspor dalam menghadapi berbagai risiko. Sepanjang semester 1-2017, aktivitas Penjaminan dan Asuransi masing-masing mencapai Rp8,41 triliun dan Rp9,97 triliun.

Dalam rangka pelaksanaan mandat, beberapa capaian yang berhasil dilaksanakan antara lain (i) penyaluran PEN kepada debitur dengan negara tujuan ekspor pasar non tradisional, (ii) penyaluran PEN pada komoditi potensial dan jasa terkait ekspor, dan (iii) penyaluran PEN pada industri bernilai tambah.

Selain melalui pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dukungan Indonesia Eximbank kepada UKM juga diwujudkan melalui Jasa Konsultasi. Salah satu bentuk Jasa konsultasi yaitu melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). CPNE merupakan program berkelanjutan yang ditujukan bagi rintisan eksportir baru dengan cara melatih dan mempersiapkan pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui sosialisasi, pelatihan, pameran, bimbingan dan kegiatan lainnya kepada cluster (komunitas pelaku usaha) dan non cluster (individu UKM). Selama semester 1-2017 Indonesia Eximbank telah melahirkan 3 pelaku UKME baru yang berhasil melakukan ekspor perdana untuk produk furniture.

Ke depan, LPEI akan terus berupaya melaksanakan mandat yang diemban yang sejalan dengan program ekspor Pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri yang memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas segmen UKME.