Tata Kelola Lembaga

Komitmen dalam meningkatkan kualitas penerapan best practices Tata Kelola antara lain dilakukan dengan Penandatanganan Pakta Integritas, kepatuhan atas seluruh butir-butir Kode Etik Lembaga, serta penyempurnaan Budaya Lembaga. Penerapan pilar-pilar Tata Kelola Lembaga yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan peran dan fungsi Indonesia Eximbank guna mendukung program ekspor nasional.

Tata Kelola Lembaga

  1. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)

Pedoman Kerja Dewan Direksi

Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank menjabarkan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, pelaksanaan rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif, sebagai acuan bagi Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Lembaga.

Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank menjabarkan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, pelaksanaan rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif, dan Dewan Direktur sebagai acuan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Lembaga.

  1. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan à sudah ada dalam Sekretaris Lembaga
  1. Piagam Unit Audit Internal

Indonesia Eximbank memiliki Piagam Unit Audit Internal yang sedang dalam proses pengesahan. Piagam Unit Audit Internal merupakan bentuk tertulis perwujudan sistem pengaasan untuk pengamanan kegiatan usaha

Piagam Audit Intern tersebut merupakan landasan bagi Internal Audit dalam menjalankan fungsinya dalam organisasi dan perlu dikaji secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha LPEI.

 

  1. Kode Etik à sudah ada dalam Kode Etik
  1. Pedoman Kerja Komite

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direktur dan Direksi dibantu oleh komite, yaitu :

  1. Komite di bawah Dewan Direktur, antara lain:
  • Komite Remunerasi dan Nominasi;
  • Komite Pemantau Risiko; dan
  • Komite Audit.
  1. Komite di bawah Direktur Eksekutif, antara lain :
    • Komite Manajemen Risiko;
    • Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi;
    • Komite Pengembangan Produk;
    • Komite Pembiayaan;
    • Komite Assets and Liabilities Management (ALMA);
    • Komite Personalia; dan
    • Komite Teknologi Sistem Informasi.

 

Guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi kaidah syariah, Indonesia Eximbank memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ketentuan lebih lengkap mengenai komite di bawah Dewan Direktur tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK/010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Piagam Komite Audit.

  1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK/010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Piagam Komite Audit.

  1. Komite Nominasi dan Remunerasi
  1. Kebijakan Manajemen Risiko

Tata Kelola dan Organisasi Manajemen Risiko Lainnya

  • manajemen Risiko Lainnya dilakukan oleh Unit Kerja sesuai jenis risikonya dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

 

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Lainnya

Indonesia Eximbank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik, Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi sebagai aturan dalam mengelola risiko terkait. Untuk selanjutnya pedoman pengelolaan Risiko lain tersebut diatur dalam Manual Profil dan Limit Risiko.

 

Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System)

  • satu aspek penting dalam meningkatkan prinsip Tata Kelola Lembaga adalah dengan meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian kecurangan (fraud).

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, telah diberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system).

 

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1)      Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, perusakan barang;

2)      Melanggar Kode Etik, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang;

3)      Melakukan tindakan kecurangan (fraud) dalam kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi Lembaga, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Lembaga;

4)      Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum serta kebijakan dan prosedur operasional Lembaga;

5)      Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja Lembaga.

Sarana Pelaporan Pelanggaran untuk menampung pengaduan dalam sistem Pelaporan Pelanggaran, yaitu:

  1. Surat, melalui Kotak Pos khusus dengan sarana PO BOX
  2. Kotak pos khusus ini hanya boleh diambil oleh verifikator dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) LPEI. Alamat kotak pos: PO BOX 1909/ JKTM 12700
  3. E-mail dengan alamat khusus
  4. E-mail: kepatuhan@indonesiaeximbank.go.id
  5. Sistem elektronik lainnya (dalam tahap pengembangan).
  1. Kebijakan Anti Korupsi

Pakta Integritas yang disepakati oleh seluruh jajaran dan pegawai Indonesia Eximbank merupakan perwujudan dalam mendukung kebijakan anti korupsi.

  1. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur

Dalam hal seleksi pemasok, Indonesia Eximbank mengacu pada peraturan internal yang dirangkum dalam Pedoman Pengadaan Barang dan jasa.

  1. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor